Selamat Datang di Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | Jalan Perwira No.79 RT.07 RW.2 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan | Email : pa.martapura@gmail.com
Pilih Bahasa

KALENDER HIJRIAH

Jum'at
10
Muharram
1440 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

WEB INFO

Jumlah Pengunjung :
280002
Pengunjung Hari Ini :
41
User Online :
3
Terakhir Update :
06-09-2018

HOW ABOUT OUR WEB

 

Tugas Pokok & Fungsi


Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:
a.    Perkawinan;
b.    Waris;
c.    Wasiat;
d.    Hibah;
e.    Wakaf;
f.    Zakat;
g.    Infaq;
h.    Shadaqah; dan
i.    Ekonomi Syari'ah.
Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam



 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.  

a.    Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara

b.    Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.

c.    Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d.    Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

 

Total akses : 2278