Selamat Datang di Pengadilan Agama Martapura Kelas I.B | Jalan Perwira No.79 RT.07 RW.2 Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan | Email : pa.martapura@gmail.com
Pilih Bahasa

KALENDER HIJRIAH

Jum'at
10
Muharram
1440 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

WEB INFO

Jumlah Pengunjung :
279999
Pengunjung Hari Ini :
40
User Online :
4
Terakhir Update :
06-09-2018

HOW ABOUT OUR WEB

 

Pedoman Perilaku Mediator

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR
Mukadimah

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan rnenghasilkan penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator sebagai suatu profesi.

Bahwa agar praktek pemberian .jasa mediasi tidak merugikan para pihak yang bersengketa dan tidal( bertentangan dengan tujuan pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, murah, langgeng, dan memuaskan para pihak, dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PerMA No.1 Tahun 2008. Kehadiran seperangkat peclornan perilaku mediator ini diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarakat leas dan khususnya para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.

 

Download

Total akses : 1424