PEDOMAN PELAKSANAAN KESEKRETARIATAN

Ditayangkan: Senin, 30 November 2020 09:16 | Cetak | Dilihat: 3066

Pedoman Pelaksanaan Kesekretariatan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Lampiran
3.	Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.	Lampiran
4.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.	Lampiran
5.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.	Lampiran
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.	Lampiran
7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Lampiran
8.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.	Lampiran
9.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
10.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
11.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.	Lampiran
12.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.	Lampiran
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.	Lampiran
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
15.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.	Lampiran
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Lampiran
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.	Lampiran
18.	Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.	Lampiran
19.	Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002	Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3.	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4.	UU No. 1 Tahun 1971	Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.	Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004	Tentang Pedoman Kearsipan
6.	Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007	Tentang Memberlakukan Buku I
7.	PP No. 38 Tahun 2008	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8.	Perpres No. 70 Tahun 2012	Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9.	PMK No. 33/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10.	Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11.	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001	Tentang Sewa Rumah Negara
12.	Permenkeu No. 96/PMK.06/2007	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13.	PMK No. 244/PMK.06/2012	Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14.	PMK No. 138/PMK.06/2010	Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara


PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/KEPEGAWAIAN
1.	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
2.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.	Lampiran
3.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
4.	Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
5.	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
6.	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
7.	Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
8.	Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
9.	Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
10.	Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
11.	Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.	Lampiran
12.	Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
13.	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
14.	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	Lampiran
15.	Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Lampiran
16.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	Lampiran
17.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	Lampiran
18	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional	Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI
1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	Lampiran
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.	Lampiran
3.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Lampiran
4.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
5.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lampiran
6	Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama	Lampiran

PEDOMAN PENGELOLAAN TATALAKSANA

1.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976	Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979	Tentang Daftar Riwayat Hidup
3.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974	Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975	Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976	Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977	Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979	Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980	Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980	Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984	Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009	Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008	Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
30.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
31.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
30.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
31.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
3.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011	Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008	Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.	Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011	Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012	Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014	Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005	Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007	Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011	Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009	Tentang Perencanaan Kas
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012	Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007	Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007	Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008	Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005	Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005	Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010	Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010	Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011	Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010	Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011	Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011	Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010	Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013	Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.	Uu No 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
30.	Uu No 1 Tahun 2004	Tentang Perbendaharaan Negara
31.	Uu No 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.	Pp No 24 Tahun 2005	Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.	PP NO 8 TAHUN 2006	Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PEDOMAN LAINNYA
1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.	Lampiran
2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.	Lampiran
3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.	Lampiran
4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.	Lampiran
5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Lampiran
6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.	Lampiran
7.	Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035	Lampiran
8	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.	Lampiran