Informasi yang dikecualikan di Pengadilan 

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad
2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan
7. Informasi yang mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu
8. Berita acara sidang dan alat bukti